Jakarta, Beritakasuari.com – Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pekerjaan Umum terus mengintensifkan koordinasi guna mempercepat pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional tersebut ditargetkan rampung dan dapat difungsionalkan pada 2028.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan bahwa percepatan pembangunan KIPP harus tetap berada dalam koridor kepastian hukum serta didukung sinergi lintas kementerian dan lembaga. Dalam rapat bersama Wakil Menteri PU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (25/2/2026), ia menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya mencakup kantor gubernur, DPR, dan MRP, tetapi juga infrastruktur dasar yang menunjang layanan publik.
“Ada banyak program yang dilakukan [untuk KIPP] … selain membangun Kantor Gubernur, DPR, dan MRP, juga beberapa sanitasi, jalan, dan beberapa program yang menurut kami sangat sekali membantu teman-teman di daerah,” ujar Ribka.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang bekerja secara intensif untuk memastikan progres berjalan sesuai perencanaan. Berdasarkan hasil kunjungan kerja yang dilakukan sebelumnya, perkembangan pembangunan di sejumlah DOB dinilai cukup signifikan, meskipun masih terdapat beberapa aspek hukum dan administrasi yang perlu mendapat perhatian khusus.
Ribka menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan para gubernur, Forkopimda, dan masyarakat setempat agar proses penyelesaian kendala dapat dilakukan secara komprehensif. Ia juga menyoroti perlunya kejelasan mekanisme, termasuk kemungkinan lelang baru atau skema lain dalam mendukung kelancaran pembangunan.
“Kami mohon dukungan dari gubernur empat daerah DOB, dan juga masyarakat, serta Forkopimda yang ada di sana untuk bersama-sama kita memberikan dukungan full kepada Kementerian PU, dan juga Kementerian Dalam Negeri, yang mana terus melakukan percepatan pembangunan daerah otonomi khusus di Papua,” terangnya.
Perhatian khusus turut diberikan pada Papua Pegunungan. Menurut Ribka, pembahasan lokasi fokus KIPP di wilayah tersebut telah dilakukan pada 6 Februari lalu. Pembangunan kantor Gubernur, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua ditargetkan memenuhi seluruh kriteria teknis dan dapat dimulai tahun ini dengan dukungan penuh Kementerian PU serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
Karena KIPP DOB merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional, pemerintah berharap penyelesaiannya dapat menjadi tonggak penting pembangunan Papua. “Semoga pembangunan daerah DOB ini harapan besar kami akan diresmikan Bapak Presiden di tahun 2028,” tambahnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, memaparkan bahwa tiga provinsi menunjukkan progres menggembirakan. Papua Barat Daya dilaporkan telah rampung, Papua Selatan bahkan sudah difungsionalkan, sementara Papua Tengah memasuki tahap pelaksanaan konstruksi. Adapun Papua Pegunungan masih memerlukan percepatan karena menunggu dokumen feasibility study dan master plan.
Pada 2026, dokumen tersebut ditargetkan tersedia sehingga tahapan pembangunan di Papua Pegunungan dapat segera dipercepat. Pemerintah berharap seluruh KIPP di empat DOB Papua dapat beroperasi sesuai target 2028, bahkan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah seluruh tahapan tuntas.
Sinergi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi penting agar percepatan pembangunan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga akuntabel dan berkelanjutan. Dalam waktu dekat, Kemendagri bersama Kementerian PU berencana kembali turun ke lapangan guna memastikan setiap kendala teknis maupun administratif dapat diselesaikan secara terintegrasi, sehingga pembangunan KIPP benar-benar menjadi katalis pemerataan pembangunan di Papua.
