Manokwari, Beritakasuari.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari memastikan bahwa penanganan dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 di lingkungan Pemkab Manokwari masih terus berproses. Kepala Kejari, Teguh Suhendro, mengungkapkan bahwa perkara belum dihentikan karena masih menunggu perbaikan administrasi dan tata kelola anggaran dari pihak pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, Teguh menjelaskan bahwa berkas perkara telah dikembalikan ke Inspektorat Manokwari selaku APIP untuk dibenahi. Temuan dari BPK dan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan adanya kekeliruan dalam pengelolaan akun anggaran yang harus dipisah sesuai peruntukan, khususnya antara akun belanja pegawai dan fisik.
Selain itu, Teguh juga mengonfirmasi bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari telah melakukan pinjaman sebesar Rp40 miliar dari Bank Papua. Dana tersebut digunakan untuk menutupi tunggakan pembayaran sejumlah proyek yang belum dilunasi, sebagaimana juga tercatat dalam hasil audit BPK Papua Barat.
Sebelumnya, penyidik Kejari Manokwari juga telah memeriksa sejumlah pihak terkait, termasuk mantan Sekretaris Daerah Manokwari, untuk mendalami laporan dugaan penyalahgunaan anggaran.
Upaya perbaikan administrasi oleh Pemkab menjadi titik krusial dalam proses hukum ini. Kejaksaan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat lebih akuntabel dan transparan sesuai kaidah regulasi.
