Manokwari, Beritakasuari.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas serta Perjanjian Kinerja pada Senin (19/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kanwil Kemenkum Papua Barat dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat, Amus Atkana.
Dalam kesempatan tersebut, Amus Atkana menegaskan bahwa Ombudsman memiliki mandat negara untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, semangat pembangunan Zona Integritas harus terus dijaga karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat. “Semangat Zona Integritas harus terus dipertahankan karena publik memiliki hak dasar. Dengan upaya membangun mitra yang dilaksanakan oleh Ombudsman, maka hak dasar untuk mendapatkan pelayanan publik dapat tercapai,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, menyampaikan bahwa penandatanganan komitmen bersama ini menjadi bagian penting dari upaya berkelanjutan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada tahun 2026. Ia menekankan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan pernyataan tanggung jawab seluruh jajaran.
“Penandatanganan ini merupakan komitmen bersama kita yang konsisten. Reformasi birokrasi menjadi alat ukur karena sebagai ASN penting untuk memiliki integritas,” ujar Sahata. Ia menambahkan bahwa nilai integritas harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Sahata menjelaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase krusial dalam memastikan kualitas pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Papua Barat. Oleh karena itu, seluruh pegawai diharapkan mampu menjaga konsistensi kinerja, memperkuat budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, serta bertanggung jawab atas setiap perjanjian kinerja dan komitmen yang telah disepakati bersama.
Melalui penandatanganan ini, Kanwil Kemenkum Papua Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
