Manokwari, Beritakasuari.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan bahwa delapan dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi tetap akan menerima gaji dan tunjangan secara penuh, meskipun pemerintah tengah melakukan penyesuaian anggaran.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Dominggus Mandacan usai memimpin pertemuan bersama jajaran RSUD dan Dinas Kesehatan Papua Barat. Ia menegaskan bahwa langkah efisiensi tidak akan mengorbankan hak-hak tenaga medis, khususnya dokter yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Sudah kami bahas dan sepakati dalam rapat bersama Direktur RSUD serta Kepala Dinas Kesehatan. Delapan dokter yang bekerja tetap akan menerima haknya secara penuh,” ungkap Gubernur Dominggus di Kantor Gubernur Papua Barat.
Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran akan diarahkan pada sektor yang tidak secara langsung berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah, katanya, memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin keberlangsungan layanan kesehatan di daerah.
“Saya juga akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan mengecek langsung kepada Kepala BKD, Dinas Kesehatan, dan pihak RSUD untuk memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya” tambahnya.
Menurut Gubernur, keberadaan tenaga medis adalah pilar utama dalam mendukung pembangunan daerah. Tanpa kesehatan, mustahil masyarakat bisa berkontribusi optimal dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
“Jika kita ingin membangun Papua Barat, maka kita harus mulai dari masyarakat yang sehat dan kuat. Pemotongan anggaran yang berdampak pada layanan kesehatan sangat tidak dibenarkan” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa sektor kesehatan bahkan menjadi bagian prioritas dalam program nasional, seperti Papua Sehat, yang menjadi fondasi dari inisiatif lanjutan seperti Papua Cerdas dan Papua Produktif.
“Mau ada efisiensi atau tidak, komitmen terhadap pelayanan kesehatan tetap diutamakan. Ini adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar” tutup Dominggus.
