Manokwari, Beritakasuari.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menekankan pentingnya percepatan proses pemberkasan bagi 1.002 tenaga honorer yang telah masuk dalam kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hal ini ia sampaikan dalam apel gabungan bersama aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Gubernur Papua Barat.
Menurutnya, proses administrasi yang tertunda dapat menghambat pengangkatan resmi para tenaga honorer, baik sebagai CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia meminta agar proses pemberkasan segera dirampungkan agar dokumen dapat ditandatangani dan dikirim ke Kementerian PANRB serta lembaga terkait lainnya.
“Kuota CPNS 1.002 harus segera difinalisasi. Setelah saya tanda tangan, kita langsung kirim ke kementerian. Jangan sampai berlarut,” tegas Dominggus di hadapan seluruh ASN.
Lebih lanjut, Dominggus memberikan peringatan keras bahwa ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak akan lagi membuka penerimaan tenaga honorer baru. Ia meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) disiplin dan mematuhi ketentuan ini.
“Setelah pengangkatan formasi CPNS selesai, tidak ada lagi penerimaan honorer. Saya minta semua OPD taat terhadap kebijakan ini,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga menyinggung soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan anggaran di sejumlah OPD. Ia menginstruksikan agar seluruh temuan, baik dalam bentuk administrasi maupun fisik, segera ditindaklanjuti. Ia mengingatkan agar tidak ada dana yang mengalir ke rekening pribadi.
“Jangan main-main. Waktu 60 hari dari BPK harus dimanfaatkan. Kalau tidak diselesaikan dan sampai ke KPK, maka itu ranah penegak hukum,” ujarnya tegas.
Dominggus berharap seluruh perangkat daerah bergerak cepat menyelesaikan temuan dan membereskan pemberkasan CPNS demi kelancaran pelayanan publik dan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
