Manokwari, Beritakasuari.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sorotan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera menyelesaikan dan menindaklanjuti temuan tersebut. Ia meminta agar anggaran yang bermasalah segera dikembalikan ke kas daerah sebelum libur Lebaran Idulfitri 1446 H/2025 M.
“Menurut laporan BPK pada Senin lalu, beberapa OPD memiliki temuan di tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti. Maka, hari ini saya instruksikan agar OPD yang bersangkutan segera menyelesaikannya secepat mungkin,” ujar Dominggus saat memimpin apel di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (24/3/2025).
Dominggus menyoroti bahwa kelalaian OPD dalam pengelolaan anggaran berimbas pada penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa Papua Barat sebelumnya mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut, namun pada 2023 turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Dulu, pada masa almarhum Bapak Abraham 2016, kita memperoleh WTP. Saya lanjutkan selama lima tahun juga tetap WTP. Namun, pada 2023 kita turun satu tingkat menjadi WDP. Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua. Jika temuan segera diselesaikan dan anggaran dikembalikan ke kas daerah, maka dana tersebut bisa digunakan dalam APBD Perubahan 2026,” jelasnya.
Selain masalah temuan BPK, Dominggus juga menyoroti sistem administrasi keuangan daerah yang kembali menggunakan metode manual, setelah sebelumnya Papua Barat menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sejak 2020.
“Kita sudah pakai SIPD sejak 2020, tapi sekarang malah kembali ke sistem manual. Ini menjadi pertanyaan besar, mengapa bisa terjadi?” tegasnya.
Menurutnya, sistem manual ini hanya dapat diakses oleh segelintir orang, sehingga lebih rentan terhadap penyimpangan. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas utama.
“Ini yang harus segera kita benahi. Jangan sampai ada celah bagi penyalahgunaan anggaran akibat sistem yang tidak transparan,” pungkasnya.
