Kaimana, Beritakasuari.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kaimana menyampaikan aspirasi mengenai hak kesulungan delapan suku asli Kaimana dalam proses penerimaan CPNS dengan mendatangi Kantor Dewan Adat, DPRK, dan BKPSDM Kabupaten Kaimana pada Senin (24/11/2025). Aksi ini dipimpin oleh Engel Enderson Baefa yang menilai bahwa kebijakan pemerintah daerah terkait formasi CPNS belum berpihak kepada anak negeri. Ia menyinggung formasi CPNS tahun 2021 dan kuota CPNS 2025 yang dianggap tidak berjalan sejalan dengan ruh Otonomi Khusus.
Engel menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah seharusnya memberi ruang yang lebih luas bagi putra-putri asli yang hidup di atas tanah adat Kaimana. Ia menyoroti jumlah formasi yang hanya 278 kursi untuk hampir 2.000 pelamar, sebuah kondisi yang dinilai dapat memicu gesekan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, birokrasi di Kaimana selama ini lebih banyak diisi pihak non-Papua, sehingga peluang bagi delapan suku asli harus diperluas demi keadilan. Ia menyerukan bahwa anak Kaimana harus bangkit dan menjadi tuan di rumahnya sendiri.
Dalam aksi tersebut, GMNI Kaimana menyampaikan 12 tuntutan resmi. Mereka meminta proses seleksi CPNS dilakukan secara transparan, memastikan seluruh putra-putri pemilik marga dari delapan suku adat diloloskan sesuai amanat Otsus, serta mengusulkan kuota suku nusantara dikurangi dari 20 persen menjadi 10 persen. Mereka juga menekankan bahwa warga asli Papua yang tinggal di Kaimana wajib mengurus rekomendasi Dewan Adat tanpa dipungut biaya. Dewan Adat diminta mengawal seluruh proses, sementara panitia CPNS diminta menjauhi praktik yang dinilai oligarkis.
GMNI juga menyoroti maraknya perpindahan domisili keluar–masuk daerah yang dianggap mempengaruhi kuota penerimaan. DPRK, khususnya Fraksi Otsus, didorong memperjuangkan hak-hak masyarakat adat sesuai amanat undang-undang. Kuota 278 formasi disebut tidak memenuhi rasa keadilan dan dinilai berpotensi menimbulkan kekecewaan luas. Selain itu, Kepala BKPSDM diminta bersikap transparan serta tidak mengutamakan kelompok tertentu dalam alur seleksi.
Setelah seluruh tuntutan diterima oleh Dewan Adat, DPRK, dan BKPSDM Kaimana, massa aksi yang dipimpin Ketua GMNI Kaimana, Stefanus Taftuar, membubarkan diri secara tertib. Aksi tersebut mencerminkan semakin kuatnya aspirasi generasi muda Kaimana untuk memastikan seleksi CPNS berlangsung adil, transparan, dan menghargai hak-hak masyarakat adat yang telah lama menjadi pemilik tanah di wilayah tersebut.
