Sorong , Beritakasuari.com – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Konsolidasi Daerah (Konsolda) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Agenda tersebut berlangsung di Vega Prime Hotel and Convention, Sorong, pada 4 hingga 6 Maret 2026 dan menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah serta pemangku kepentingan pendidikan di kawasan tersebut.
Kegiatan yang digelar oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Barat Daya itu dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta penguatan sumber daya manusia di Tanah Papua. Dalam pernyataannya, Filep menegaskan bahwa komitmen kepala daerah di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sangat penting dalam mendukung visi besar pembangunan pendidikan di daerah tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi agenda BPMP ini karena kepala daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya memiliki tanggung jawab dan komitmen membangun pendidikan serta mewujudkan visi Papua Cerdas,” ujar Filep dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa berbagai tantangan pendidikan di Tanah Papua masih cukup kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait. Sinergi tersebut menjadi faktor penting agar program pembangunan pendidikan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut Filep, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan sektor pendidikan nasional. Sejumlah program strategis telah disiapkan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), revitalisasi sekolah, digitalisasi sekolah, serta evaluasi nasional melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Ia berharap implementasi berbagai program tersebut dapat memberikan perhatian khusus kepada wilayah Tanah Papua, terutama daerah yang tergolong tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, wilayah-wilayah tersebut membutuhkan dukungan lebih besar agar kesenjangan pendidikan dapat diperkecil secara bertahap.
Selain itu, Filep juga mendorong dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih aktif dalam menyiapkan data dan informasi yang diperlukan pemerintah pusat. Ketersediaan data yang akurat dinilai penting agar berbagai program pembangunan pendidikan dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ia menilai program revitalisasi sekolah merupakan salah satu kebijakan strategis yang dapat memberikan dampak nyata bagi daerah. Program tersebut tidak hanya memperbaiki infrastruktur pendidikan, tetapi juga dapat membantu meringankan beban anggaran pemerintah daerah.
“Program revitalisasi sekolah ini sangat baik karena dapat membantu mengurangi beban anggaran daerah. Karena itu pemerintah daerah harus proaktif memanfaatkan program ini,” katanya.
Lebih jauh, Filep berharap revitalisasi sekolah juga menjangkau wilayah-wilayah pedalaman di Tanah Papua, termasuk sekolah yang dikelola oleh yayasan pendidikan. Menurutnya, banyak lembaga pendidikan swasta di daerah tersebut yang telah lama berperan penting dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah tidak hanya ditujukan bagi sekolah negeri, tetapi juga terbuka bagi sekolah swasta yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerataan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dapat dirasakan secara lebih luas.
Filep mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah kepala sekolah serta pengelola yayasan pendidikan di Papua untuk mendorong partisipasi mereka dalam program revitalisasi sekolah tersebut. Ia berharap langkah ini dapat meningkatkan akses serta kualitas pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
“Saya akan mendukung penuh agar program revitalisasi sekolah di wilayah 3T, khususnya di Tanah Papua, menjadi prioritas pembangunan pendidikan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Filep juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan Konsolda Pendidikan 2026. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah dalam membangun sistem pendidikan yang lebih kuat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
