Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Samsudin Seknum, menyatakan bahwa meskipun pihaknya memahami kondisi keuangan negara, Papua Barat masih sangat membutuhkan pembangunan, terutama infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
Dia mengungkapkan harapannya agar pemerintah pusat dapat bijaksana dalam mengatur efisiensi anggaran bagi seluruh kabupaten/kota di tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Barat.
Samsudin Seknum menambahkan bahwa selain pemangkasan Dana Otsus, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga turut terdampak. Papua Barat masih sangat bergantung pada anggaran transfer dari pusat untuk mendukung pembangunan di wilayah tersebut. DPR Papua Barat telah sepakat untuk membawa permasalahan ini ke DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat.
Langkah ini juga sebagai respons terhadap aksi demonstrasi masyarakat yang sebelumnya menyoroti pemangkasan anggaran ini. Tim dari Bapemperda sedang melakukan kajian dan merampungkan data untuk disampaikan dalam audiensi dengan DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri. Mereka berharap agar Papua dapat diberikan perlakuan khusus dalam hal alokasi anggaran.
Selain membahas pemangkasan anggaran, rapat DPR Papua Barat juga menyinggung beberapa agenda penting lainnya, termasuk rencana pelantikan Wakil Ketua I DPR Papua Barat dari PDIP pada 6 Maret 2025. DPR juga telah menyiapkan agenda pidato gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan disampaikan dalam rapat paripurna istimewa.
Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Amin Ngabalin, menambahkan bahwa hasil reses pertama tahun 2025 akan digunakan sebagai dasar perencanaan RPJMD. Hasil reses tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna untuk dipertimbangkan bersama pimpinan fraksi.
