Jakarta, Beritaksuari.com – Langkah evaluatif terhadap implementasi Otonomi Khusus di Tanah Papua kembali menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menjadwalkan pertemuan strategis dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua pada 6 April 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas kebijakan tersebut.
Agenda ini muncul setelah adanya permohonan konsultasi resmi dari komite eksekutif yang dipimpin oleh Velix Wanggai. Permintaan tersebut menandakan pentingnya dialog terbuka antara pelaksana kebijakan di lapangan dengan lembaga representatif di tingkat pusat.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan bahwa pertemuan ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat hubungan kelembagaan. Ia menilai sinergi antara DPD RI dan komite pelaksana Otsus sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan awal.
“DPD RI berharap mendapatkan data dan informasi yang komprehensif, termasuk berbagai kendala dalam implementasi Otsus di daerah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kebutuhan akan evaluasi berbasis data yang tidak hanya menyoroti capaian, tetapi juga mengidentifikasi hambatan yang masih terjadi di berbagai wilayah Papua. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan Otsus tidak hanya bersifat administratif, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pertemuan ini juga direncanakan melibatkan pimpinan DPD RI serta anggota dari daerah pemilihan Papua. Kehadiran para प्रतिनिधasi daerah diharapkan mampu menghadirkan perspektif langsung dari lapangan, sehingga proses sinkronisasi antara kebijakan pusat dan implementasi daerah dapat berjalan lebih efektif.
Secara keseluruhan, forum ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah kebijakan Otonomi Khusus Papua secara lebih mendalam. Dengan adanya pertukaran informasi yang komprehensif, diharapkan lahir langkah-langkah strategis yang mampu menjawab tantangan pembangunan serta mempercepat pemerataan kesejahteraan di Tanah Papua.
