Jakarta, Beritakasuari.com – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni di Jakarta guna membahas penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi, ketertiban, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran di Papua Barat atau yang dikenal sebagai Bumi Kasuari.
Dalam pertemuan tersebut, Dominggus menegaskan pentingnya memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan. Pemerintah daerah, menurutnya, harus mampu mengarahkan belanja daerah secara efektif agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Belanja daerah harus diarahkan secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di daerah,” ujar Dominggus Mandacan.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan melalui perencanaan anggaran yang lebih matang dan terarah. Saat ini, pemerintah daerah tengah memfokuskan perhatian pada penguatan disiplin dalam pelaksanaan anggaran serta optimalisasi penggunaan belanja daerah agar lebih produktif.
Selain itu, Dominggus juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dalam bentuk pembinaan dan pendampingan teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Dukungan tersebut dinilai krusial untuk meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan di tingkat daerah.
Ia menilai peningkatan kemampuan sumber daya aparatur harus diiringi dengan penguatan sistem pengawasan serta pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran. Hal tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
“Pentingnya dukungan pembinaan dan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah guna mendukung kemandirian fiskal Papua Barat,” jelasnya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus memastikan sistem keuangan daerah berjalan lebih efisien dan profesional. Penguatan sistem tersebut juga merupakan implementasi dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyatakan dukungan terhadap langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Papua Barat. Ia menegaskan bahwa Kemendagri akan terus memberikan pembinaan serta pendampingan teknis guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kementerian Dalam Negeri akan terus memberikan pembinaan, pendampingan teknis, serta penguatan kebijakan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Agus Fatoni.
Ia menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci penting dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran. Dengan sistem yang kuat, pemerintah daerah dapat memaksimalkan fungsi APBD sebagai instrumen pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Dominggus Mandacan turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere serta Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Heatubun. Kehadiran jajaran pemerintah daerah ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Melalui sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan sistem pengelolaan keuangan di Papua Barat semakin solid. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah tersebut.
