Mansel, Beritakasuari.com – Upaya penguatan sektor kehutanan berbasis masyarakat terus didorong oleh Dinas Kehutanan Papua Barat melalui optimalisasi peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengelolaan komoditas unggulan. Fokus utama diarahkan pada pengembangan kulit masoi di wilayah Manokwari Selatan yang dinilai memiliki potensi ekonomi signifikan.
Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy W. Susanto, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan KPH menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pendampingan kepada masyarakat, khususnya kelompok perhutanan sosial yang mengelola hasil hutan bukan kayu.
“Penguatan kelembagaan KPH perlu dilakukan melalui pengisian jabatan yang optimal, sehingga pendampingan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan pelepasan perdana pengiriman kulit masoi oleh kelompok perhutanan sosial Yarmatum di Kampung Sabri, Distrik Ransiki. Komoditas ini menjadi salah satu unggulan karena memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus mendukung konsep pengelolaan hutan berkelanjutan.
Potensi pengembangan kulit masoi di wilayah Distrik Tahota dinilai sangat menjanjikan. Selain berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, komoditas ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan jika dikelola secara bijak dan berkelanjutan.
Berdasarkan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, area perhutanan sosial Hutan Desa Yarmatum memiliki luas mencapai 4.991 hektare. Dari total tersebut, sekitar 1.000 hektare dimanfaatkan untuk produksi kulit masoi dengan target tahunan sebesar 80 ton dari area kerja 100 hektare.
Pada tahap awal pengiriman, kelompok masyarakat berhasil mencatat nilai transaksi sebesar Rp85 juta dari penjualan 1,7 ton kulit masoi. Jika target produksi tercapai secara konsisten, nilai ekonomi komoditas ini diproyeksikan dapat menembus angka Rp4 miliar per tahun, menjadikannya salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang potensial.
Namun, di balik peluang tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Mansel, Kristian Fonataba, mengungkapkan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional menjadi kendala utama.
“Saat ini jumlah personel kami hanya tujuh orang dengan cakupan wilayah kerja mencapai 120.192 hektare. Kami juga membutuhkan dukungan kendaraan operasional roda empat double gardan untuk menjangkau wilayah yang sulit,” katanya.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dukungan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat implementasi perhutanan sosial.
Integrasi program ke dalam rencana pembangunan daerah, termasuk penyusunan dokumen strategis seperti RPJMD dan Master Plan Integrated Area Development, dinilai penting agar pengelolaan berjalan lebih terarah dan sistematis.
Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, program perhutanan sosial di Manokwari Selatan diyakini mampu memberikan dampak ganda, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
