Kepulauan Yapen, Beritakasuari.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen mengungkapkan bahwa hingga 31 Maret 2025, sebanyak 2.212 orang dengan HIV/AIDS (ODHA) terdata di wilayah tersebut, dan sebagian besar belum menjalani pengobatan. Angka ini menjadi peringatan serius terhadap penyebaran virus HIV di kawasan timur Indonesia.
Yohanes S. Woisiri, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Yapen, menekankan bahwa mayoritas ODHA berasal dari kelompok Orang Asli Papua (OAP). Dari 2.094 ODHA OAP, baru 1.430 orang yang telah menerima pengobatan, sementara 664 sisanya belum. Sementara itu, dari 118 ODHA non-OAP, hanya 45 orang belum mendapatkan akses pengobatan.
“Kami terus melakukan pendataan aktif dan memberikan edukasi agar masyarakat tidak takut memeriksakan diri,” ujar Woisiri, dalam pesan singkat kepada Jubi, Kamis (5/6/2025). Ia juga memastikan bahwa stok obat antiretroviral (ARV) masih mencukupi, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pengobatan.
Masyarakat diminta untuk tidak malu atau takut datang ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat, khususnya bagi yang merasa berisiko tertular. Menurut Woisiri, deteksi dini menjadi kunci untuk menekan penyebaran virus dan menyelamatkan lebih banyak nyawa.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Yapen, Karolus Tanawani, menyatakan pihaknya terus mendorong sinergi antara tenaga kesehatan, komunitas, dan masyarakat luas. Profesionalisme dalam pelayanan, kata dia, menjadi salah satu indikator penting dalam upaya eliminasi HIV/AIDS di Yapen.
“Kami mengharapkan seluruh unsur, termasuk masyarakat adat, ikut aktif. Kolaborasi adalah fondasi utama dalam melindungi Yapen dari ancaman virus ini,” ucap Karolus.
Marlon Mundoni, Administrator Komisi Penanganan HIV/AIDS Yapen, juga mengungkapkan target ambisius untuk menurunkan jumlah ODHA secara signifikan hingga akhir 2025. Ia menekankan bahwa generasi muda OAP harus menjadi prioritas dalam edukasi dan pencegahan, mengingat tingginya angka kasus di kelompok ini.
“Generasi mendatang harus lebih terlindungi. Penanganan harus menyasar langsung ke komunitas, bukan hanya pusat kota,” tegasnya.