26.3 C
Manokwari
Saturday, December 6, 2025

Bupati Teluk Bintuni Lantik 20 Kepala Kampung Moskona

Must read

Teluk Bintuni, Beritakasuari.com – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy atau Anisto, resmi melantik 20 kepala kampung di wilayah Dataran Moskona pada Jumat (5/12/2025). Prosesi pelantikan ini mencakup tiga distrik, yakni Merdey, Biscoop, dan Masyeta, sebagai bagian dari penataan dan penguatan administrasi pemerintahan di tingkat kampung. Di Distrik Merdey, kepala kampung yang dilantik mencakup Anejero, Merieb, Mogroms, Morombuy, Meyeta, Mengerba, Meikeisefeb, Meyom, Meyetga, dan Merdey, seluruhnya tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/015. Untuk Distrik Biscoop, terdapat enam kampung—Jahabra, Ibori, Meyembru, Eniba, Mowitka, dan Meyorga—yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/016. Sementara itu, empat kepala kampung di Distrik Masyeta, yaitu Masyeta, Mestofu, Kali Biru, dan Mesomda, turut menerima SK pelantikan.

Dalam sambutannya, Bupati Anisto menekankan bahwa pemerintahan kampung merupakan ujung tombak layanan publik dan berperan langsung dalam memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Ia menegaskan pentingnya tanggung jawab kepala kampung dalam menghadirkan birokrasi yang bekerja, melayani, dan berorientasi pada kepentingan warga. Anisto menjelaskan bahwa proses pelantikan dilakukan secara objektif dan transparan sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan kampung serta memastikan posisi jabatan publik diisi oleh aparatur profesional, berintegritas, dan kompeten.

Bupati juga menyoroti tantangan pembangunan di wilayah pegunungan Teluk Bintuni yang kerap dihadapkan pada keterbatasan akses transportasi, infrastruktur dasar yang belum merata, dan kondisi geografis yang menantang. Ia meminta para kepala kampung yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan integritas tinggi, sikap transparan, serta dedikasi penuh terhadap masyarakat. Anisto menutup pesannya dengan penegasan bahwa pengelolaan pemerintahan dan keuangan harus dilakukan secara akuntabel dan dibangun melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, karena jabatan tersebut merupakan amanah negara yang harus dipertanggungjawabkan.

More articles

Latest article