Raja Ampat, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengambil langkah tegas dalam menciptakan sistem pendidikan yang bebas biaya dengan melarang kegiatan wisuda atau penamatan siswa dari jenjang TK hingga SMA. Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, dalam pernyataannya pada Kamis (10/4/2025).
Menurut Bupati Orideko, tradisi wisuda di tingkat sekolah kerap menimbulkan beban finansial tambahan bagi orang tua melalui pungutan-pungutan yang tidak seharusnya terjadi. Ia menegaskan bahwa wisuda secara prinsip hanya diperuntukkan bagi lulusan perguruan tinggi, bukan untuk siswa sekolah dasar hingga menengah.
“Kami ingin menghapus beban tambahan yang tidak relevan. Pendidikan harus menjadi hak semua warga, bukan ladang biaya tambahan melalui kegiatan seremonial yang tidak mendasar”, tegas Orideko.
Meski demikian, Bupati tetap membuka ruang bagi para siswa untuk mengadakan kegiatan perpisahan secara mandiri. Ia menyampaikan bahwa bentuk kreativitas siswa tetap bisa diekspresikan selama pelaksanaannya tidak melibatkan pihak sekolah dan tidak membebani orang tua.
“Silakan kalau siswa mau buat perpisahan, asalkan itu murni inisiatif mereka sendiri dan tidak berkaitan dengan pungutan atau permintaan dana dari orang tua,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkab Raja Ampat dalam menyediakan layanan pendidikan gratis dan berkualitas. Orideko menyebut, dalam rangka merealisasikan program tersebut, Pemkab bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membagi peran pendanaan.
Pemkab bertanggung jawab untuk jenjang SD dan SMP, sementara Pemprov menanggung pembiayaan pendidikan SMA. Mengenai pendidikan tinggi, Pemkab akan turut ambil peran jika alokasi dari provinsi tidak tersedia.
Bupati juga menambahkan bahwa banyak pemuda Raja Ampat yang menempuh studi di luar daerah. Bagi mereka yang belum memperoleh beasiswa, pemerintah daerah akan hadir memberikan dukungan finansial guna menjamin kelanjutan pendidikan.
