Manokwari, Beritakasuari.com – Sebagai respons atas aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat adat pemilik hak ulayat di Bendungan Prafi, Bupati Manokwari, Hermus Indou, turun langsung menemui warga, Rabu (25/6/2025). Pertemuan yang berlangsung di lokasi bendungan itu membuahkan komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan secara adil dan bermartabat.
Didampingi oleh perwakilan Kementerian PUPR (Balai Wilayah Sungai Papua Barat), sejumlah pimpinan OPD, serta tokoh masyarakat setempat, Hermus menegaskan bahwa Pemkab Manokwari akan terus mendampingi seluruh proses pengadaan tanah demi menjamin hak masyarakat adat.
“Kami memahami kekecewaan masyarakat. Pemerintah tidak akan membiarkan persoalan ini berlarut. Hak masyarakat adat harus dihormati dan diselesaikan dengan baik,” tegas Hermus.
Bendungan dan jaringan irigasi Prafi diketahui memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor pertanian, terutama di Kampung Prafi Mulia dan Desay, yang dikenal sebagai lumbung padi Manokwari. Namun, manfaat pembangunan ini belum sepenuhnya dirasakan warga karena belum tuntasnya pembayaran ganti rugi atas lahan yang terdampak.
Hermus menyoroti dua persoalan utama: belum tuntasnya pengakuan hak ulayat dan kurangnya respons terhadap kontribusi masyarakat dalam mendukung proyek tersebut. Dalam dialog itu, Kementerian PUPR menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan pembayaran, sementara pemerintah daerah akan memastikan seluruh tahapan berjalan transparan dan inklusif.
Lebih lanjut, Hermus menyerukan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara masyarakat adat dan warga transmigrasi yang sudah lama hidup berdampingan.
“Kita ingin semua pihak dilibatkan dalam solusi. Proses ini harus berjalan dengan dialog dan semangat gotong royong,” imbuhnya.
Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran bertahap untuk mendukung penyelesaian hak atas tanah, meski status bendungan sebagai aset negara menuntut keterlibatan aktif kementerian teknis.
Sinyal positif muncul dari masyarakat pemilik hak ulayat yang menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan proyek, serta sepakat membuka kembali akses bendungan yang sempat dipalang sebagai bentuk protes.
Selain isu tanah, warga menyampaikan aspirasi lain, termasuk permintaan agar anak-anak mereka yang gagal dalam seleksi CPNS diprioritaskan di formasi berikutnya. Pemerintah akan memfasilitasi pertemuan internal masyarakat adat guna mempercepat penentuan batas lahan dan nilai ganti rugi yang layak.
Dengan pendekatan dialogis dan inklusif ini, Pemkab Manokwari berharap penyelesaian konflik tanah bisa segera tuntas, sekaligus menjaga semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat demi pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
