Manokwari, Beritakasuari.com –Â Sejumlah jurnalis di Papua Barat menyampaikan keluhan mengenai sulitnya memperoleh informasi lanjutan terkait hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah dari BPK RI Perwakilan Papua Barat. Situasi ini menimbulkan kesan keterbatasan akses, terutama ketika media ingin menindaklanjuti temuan yang sudah dipaparkan dalam sidang paripurna DPR. Ketua PWI Papua Barat, Bustam, menjelaskan bahwa selama ini ruang bagi media untuk mengetahui perkembangan terbaru dari tindak lanjut pemeriksaan masih sangat terbatas, sehingga pemberitaan menjadi tidak maksimal.
Keluhan tersebut muncul dalam sesi berbagi yang digelar BPK Papua Barat pada Kamis, 20 November 2025. Para jurnalis yang hadir mengapresiasi langkah BPK membuka dialog langsung dengan insan pers. Wartawan Antara Papua Barat, Fransiskus Weking, menuturkan bahwa proses pembaruan informasi sering kali terhambat karena tidak adanya akses yang jelas terkait progres penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan. Ia berharap pertemuan seperti ini dapat menjadi awal dari pola komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan.
Kepala Perwakilan BPK Papua Barat, Agus Priyono, menanggapi aspirasi tersebut dengan menegaskan bahwa lembaganya siap meningkatkan transparansi dalam koridor regulasi yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa tidak semua informasi dapat dipublikasikan karena beberapa bersifat rahasia, namun media tetap didorong untuk melakukan klarifikasi jika hendak memuat berita agar hasil pemberitaan akurat dan valid. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara BPK dan media sangat penting untuk memperkuat tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Agus menilai peran aktif jurnalis membantu publik memahami hasil pemeriksaan secara benar, sehingga dapat menjadi sumber data yang mendukung pengambilan keputusan. Ia berharap kerja sama antara BPK Papua Barat dan media dapat terus berkembang, menghadirkan pemberitaan berbasis data yang terpercaya serta mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
