Jakarta, Beritakasuari.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit Rp 31,2 triliun hingga Februari. Kondisi ini terjadi akibat pengeluaran pemerintah yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa angka defisit ini setara dengan 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan masih dalam batas yang telah dirancang dalam kebijakan fiskal pemerintah.
“Defisit Rp 31,2 triliun hingga akhir Februari setara dengan 0,13% dari PDB, masih dalam target desain APBN yang telah ditetapkan,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Menurut Sri Mulyani, defisit ini bukan hal yang mengejutkan karena telah diproyeksikan bahwa APBN 2025 akan mengalami defisit hingga Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Dengan demikian, perkembangan saat ini masih sesuai dengan skenario fiskal yang dirancang pemerintah.
Salah satu faktor utama defisit adalah realisasi pendapatan negara yang masih lebih rendah dibandingkan belanja negara. Hingga Februari 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, atau sekitar 10,5% dari target APBN. Pendapatan ini bersumber dari penerimaan pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun, atau 9,6% dari total anggaran belanja. Pengeluaran ini meliputi belanja pemerintah pusat, belanja kementerian/lembaga (K/L), serta transfer ke daerah.
“Realisasi belanja negara hingga Februari mencapai Rp 348,1 triliun, atau 9,6% dari total anggaran yang telah disusun untuk tahun ini,” jelas Sri Mulyani.
Dengan dinamika fiskal yang terjadi di awal tahun, pemerintah tetap optimistis dalam menjaga stabilitas APBN 2025 dan memastikan pengelolaan anggaran tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
