Manokwari, Beritakasuari.com – Kekecewaan mendalam disampaikan oleh Dominggus Mandacan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Kantor Gubernur Papua Barat. Hal ini dipicu oleh hilangnya patung burung kasuari yang selama ini dikenal sebagai simbol kebanggaan daerah sekaligus ikon penting bagi masyarakat setempat.
Dalam keterangannya usai mengikuti ibadah awal bulan Aparatur Sipil Negara, Dominggus menyoroti bagaimana sebuah patung berukuran besar dapat hilang tanpa terdeteksi. Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama Satpol PP.
Sorotan utama tertuju pada lemahnya sistem pengamanan, khususnya pada malam hari. Berdasarkan pengamatannya langsung, jumlah personel yang berjaga sering kali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kesempatan, jumlah petugas bahkan jauh dari standar yang seharusnya.
Temuan tersebut diperkuat oleh laporan terkait hilangnya dua patung kasuari berbahan tembaga dari area kantor gubernur. Kehilangan ini tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga menyentuh nilai simbolis, mengingat burung kasuari memiliki makna penting dan juga digunakan sebagai lambang oleh institusi militer di wilayah tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Area lokasi kejadian kini telah dipasangi garis polisi guna mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Upaya ini diharapkan dapat segera mengungkap pelaku serta mengembalikan aset yang hilang.
Lebih jauh, Dominggus menegaskan bahwa tanggung jawab Satpol PP tidak hanya sebatas menjaga ketertiban umum, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aset strategis milik daerah. Ia memberikan peringatan keras agar kelalaian serupa tidak terulang kembali di masa depan, sekaligus mendorong peningkatan disiplin dan pengawasan secara menyeluruh.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa sistem keamanan yang lemah dapat berdampak luas, tidak hanya pada kerugian fisik, tetapi juga pada citra dan kebanggaan daerah. Pemerintah daerah pun dituntut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh demi memastikan perlindungan aset publik berjalan optimal.
