Jakarta, Beritakasuari.com – bp Indonesia merespons perhatian publik terkait aktivitas kapal seismik di wilayah Arguni, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Perusahaan menegaskan bahwa seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari program eksplorasi hulu migas yang dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang telah disetujui Pemerintah Republik Indonesia, dengan standar keselamatan, keamanan, serta perlindungan lingkungan yang ketat.
Sebagai entitas energi yang telah beroperasi di Indonesia selama enam dekade dan hadir lebih dari dua puluh tahun di Papua Barat, bp Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab. Perusahaan juga memastikan komunikasi terbuka terus dilakukan dengan pemerintah daerah, masyarakat sekitar, serta para pemangku kepentingan. “Kami percaya bahwa keberhasilan kegiatan energi harus berjalan seiring dengan kontribusi nyata bagi masyarakat setempat,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima media.
Sebelum aktivitas seismik dimulai, bp Indonesia melaksanakan rangkaian sosialisasi dan prosesi adat bersama masyarakat di sejumlah distrik di Fakfak dan Sorong Selatan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut mencakup doa bersama di Arguni pada Oktober 2025 serta rapat sosialisasi pada 23 Desember 2025 di Kokas yang dihadiri Bupati Fakfak, unsur OPD, serta perwakilan tujuh suku asli di Kabupaten Fakfak. Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dan adat masyarakat sekaligus memastikan keselamatan aktivitas warga di wilayah laut.
Komitmen sosial perusahaan juga tercermin melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang telah berjalan sejak 2006. Di Fakfak, program itu mencakup pemberian beasiswa bagi lebih dari 1.400 pelajar Papua tingkat SMA dan perguruan tinggi, pengembangan Rumah Pintar di Kokas, Goras dan Arguni, hingga dukungan laboratorium IPA serta pembelajaran STEM di SMU Negeri 1 Kokas. Selain itu, terdapat penguatan koperasi kampung sebagai pusat distribusi produk pertanian dan perikanan ke Tangguh LNG, serta pendampingan bagi pelaku usaha lokal agar terlibat dalam rantai pengadaan, termasuk lima pengusaha asal Fakfak.
Di sektor kesehatan, perusahaan menyediakan fasilitator di sejumlah kampung untuk mendukung program Kesehatan Ibu dan Anak, penanganan malaria, TB, sanitasi air bersih, hingga HIV/AIDS. Perbaikan fasilitas umum dan sarana air bersih juga menjadi bagian dari dukungan berkelanjutan.
Khusus di Arguni, dukungan terhadap ekonomi lokal tampak melalui penyerapan hasil perikanan sejak 2010. Hingga 2025, sekitar 850 ton produk perikanan senilai kurang lebih Rp37 miliar telah disuplai dari Koperasi Enenem Jaya, dengan capaian 95 ton pada tahun 2025 saja. Fasilitasi juga mencakup pembangunan gedung koperasi, penyediaan genset, cold storage, armada long boat, peralatan nelayan, hingga mesin pemurni air.
Penguatan UMKM dilakukan lewat pelatihan manajemen keuangan, pembukuan, dan strategi pemasaran bagi puluhan pelaku usaha di Arguni, Taver, dan Kokas. Di bidang pendidikan, pendampingan guru SD Arguni, program English Bootcamp, serta beasiswa turut dilaksanakan. Bahkan, pengembangan pembangkit listrik alternatif di Pulau Arguni dengan kapasitas hingga 150 kWh per hari telah direalisasikan untuk mendukung fasilitas publik seperti rumah ibadah, sekolah, balai kampung, dan koperasi, dengan investasi sekitar Rp2 miliar.
Perusahaan juga mencatat perbaikan jetty masyarakat yang pernah dilakukan pada 2016 dan direncanakan kembali pada 2026 dengan anggaran lebih dari Rp500 juta.
“Perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa apa yang kami lakukan di Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak merupakan usaha untuk membantu pemerintah dalam mencapai kedaulatan energi. Dalam pelaksanaannya kami berkomitmen untuk tetap menjalankan dengan aman dan transparan, serta membuka pintu komunikasi dan diskusi membangun dengan seluruh pemangku kepentingan,” tegas manajemen.
Dengan pendekatan operasional yang menitikberatkan kepatuhan regulasi dan keberlanjutan sosial, bp Indonesia menyatakan komitmennya untuk memastikan aktivitas energi berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat serta agenda ketahanan energi nasional.
