“Salah satunya kita akan lakukan penataan organisasi dan pengisian jabatan.” ujar Wabup Teluk Bintuni, Joko Lingara, kepada para wartawan setelah menghadiri peresmian Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari pada hari Senin. Menurutnya, program ini akan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk distrik, Unit Pelaksana Teknis (UPT), puskesmas, dan sekolah.
Tim kerja yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator. Sementara itu, Tim Pelaksana akan terdiri dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) serta Bagian Organisasi Setda Teluk Bintuni. Sebelum melakukan penataan dan pengisian jabatan, Tim Kerja akan melakukan evaluasi kinerja OPD sebagai langkah pertama dalam program 100 hari kerja.
Program prioritas lainnya termasuk refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Selain itu, akan dilakukan evaluasi kondisi infrastruktur dasar, ketersediaan pangan, harga barang, dan daya beli masyarakat.
Evaluasi juga akan dilakukan terhadap ketersediaan sarana telekomunikasi dan jaringan internet di setiap distrik sebagai bagian dari program prioritas 100 hari kerja, serta persiapan pelaksanaan Program Unggulan Otsus Card.
Semua langkah ini diambil dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah Teluk Bintuni dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan memajukan daerah ini ke arah yang lebih baik. Dengan semangat kerja keras dan kolaborasi antarunit kerja, kami yakin bahwa program-program prioritas ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan daerah ini.
Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras dan berinovasi demi mencapai visi dan misi pemerintah daerah Teluk Bintuni. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait, kami optimis bahwa masa depan yang cerah sedang menanti di depan kita. Mari bersama-sama bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik untuk Teluk Bintuni!
