Manokwari, Beritakasuari.com – Kepolisian Resor Kota Manokwari menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk melalui aksi unjuk rasa terkait penolakan investasi dan militerisasi di Tanah Papua. Namun, kepolisian mengingatkan agar kegiatan tersebut tetap berlangsung secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan publik.
Kapolresta Manokwari, Kombes Pol Ongky Isgunawan, menjelaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi demonstrasi, tetapi membatasi rencana long march pada Rabu, 29 Oktober 2025, demi menjaga kelancaran arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat. “Kami terbuka terhadap penyampaian aspirasi. Bahkan kami sudah menawarkan kendaraan agar massa bisa langsung menuju Kantor Kemenkumham tanpa harus menutup jalan, tetapi mereka menolak,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Ongky, kepolisian memiliki diskresi untuk menilai kondisi lapangan secara menyeluruh. Pembatasan dilakukan semata-mata agar aktivitas publik lain, termasuk kendaraan darurat seperti ambulans, tidak terhambat. “Kalau seluruh jalan utama digunakan untuk berjalan kaki, tentu akan mengganggu masyarakat lain. Kami hanya memastikan semuanya tetap berjalan aman,” katanya.
Aksi yang digelar mahasiswa dan warga itu berlangsung di sekitar perempatan Jalan Makalo, Manokwari, dengan sejumlah spanduk dan poster berisi penolakan terhadap kebijakan investasi dan militerisasi yang dinilai mengancam hak tanah adat. Ongky mengakui bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dipahami secara bijak.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kehadiran aparat keamanan di Papua berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keselamatan warga, bukan untuk menekan kebebasan berpendapat. “Kami tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi penyampaian itu harus tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum. Polisi hadir untuk memastikan semuanya berlangsung aman dan damai,” tegasnya.
Polresta Manokwari juga telah berkoordinasi dengan Kemenkumham Papua Barat untuk menerima perwakilan massa dalam forum dialog terbuka. Upaya ini dilakukan agar aspirasi masyarakat tersampaikan dengan cara yang konstruktif dan bermartabat. “Kami berkomitmen menjaga agar penyampaian pendapat berjalan aman, damai, dan menghormati hak masyarakat lainnya. Polisi hadir untuk mengawal aspirasi, bukan untuk membatasi,” tutup Kapolresta Ongky Isgunawan.
