Manokwari, Beritakasuari.com – Menjelang akhir tahun anggaran, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menyoroti rendahnya tingkat serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan bahwa pejabat yang tidak mampu memaksimalkan penggunaan anggaran publik bisa saja digantikan oleh mereka yang lebih kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah.
Lakotani menilai kondisi rendahnya serapan menunjukkan lemahnya perencanaan dan implementasi kegiatan di tingkat OPD. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah mengupayakan alokasi dana yang memadai, sehingga tidak ada alasan bagi satuan kerja untuk tidak melaksanakan program secara efektif. “Beberapa waktu lalu kita minta agar tidak terkena efisiensi. Sekarang anggarannya sudah turun, tapi belum dimanfaatkan maksimal. Jadi, kalau ada perangkat daerah yang tidak mampu menyerap anggaran, tentu harus dievaluasi,” ujarnya di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (20/10/2025).
Menurut Lakotani, penyerapan anggaran yang rendah berpotensi menimbulkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang tinggi. Hal ini dianggap sebagai sinyal perencanaan yang tidak matang dan dapat menghambat perputaran ekonomi di daerah. Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah daerah merupakan motor utama penggerak ekonomi lokal. “Meskipun ada perusahaan besar, namun penggerak ekonomi utama kita tetap berasal dari APBD,” katanya.
Lebih lanjut, Lakotani menekankan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus disokong oleh pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Karena itu, penggunaan APBD secara cermat dan tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan untuk memperkuat daya saing ekonomi Papua Barat. “Ketika belanja daerah dilakukan dengan efisien dan tepat waktu, dampaknya akan langsung terasa pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere menyampaikan optimisme bahwa tingkat penyerapan anggaran akan meningkat signifikan pada triwulan keempat. Menurutnya, sebagian besar realisasi belanja modal dan proyek infrastruktur memang direncanakan terealisasi pada periode tersebut. “Kami tetap yakin penyerapan akan naik pada minggu ketiga dan keempat triwulan IV, karena arus kas terbesar memang terjadi di akhir tahun,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap upaya percepatan realisasi anggaran tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.
