Teluk Bintuni, Beritakasuari.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, menetapkan rencana pelaksanaan 480 paket proyek masyarakat pada tahun 2025. Total nilai program ini diperkirakan mencapai Rp24 miliar.
Plt Kepala Dinas PUPR Teluk Bintuni, Emba Rantelino, menjelaskan bahwa perhitungan jumlah paket dilakukan dengan asumsi setiap proyek menerima alokasi Rp50 juta. Namun, apabila besaran anggaran per proyek dinaikkan menjadi Rp100 juta, jumlahnya akan berkurang menjadi sekitar 240 paket.
“Sebelum pelaksanaan dimulai, kami sedang memastikan seluruh ketentuan dan regulasi dipenuhi agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari,” ujar Emba di Distrik Menimeri, Rabu (13/8/2025).
Salah satu kendala yang dihadapi adalah masa berlaku dokumen perusahaan lokal yang sudah habis. Kondisi ini ditemukan hampir merata di berbagai perusahaan milik masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas PUPR meminta telaah dari Inspektorat agar ada ruang penyelesaian secara administratif.
Faktor lain yang turut memengaruhi adalah defisit APBD dan refocusing anggaran, yang menyebabkan sebagian paket pekerjaan tertunda. Terbatasnya dana juga membuat tidak semua aspirasi masyarakat dapat diakomodasi.
Pembagian proyek masyarakat ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Kebijakan ini sejalan dengan visi dan misi Bupati–Wakil Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy – Joko Lingara, untuk mewujudkan masyarakat SERASI.
Emba menegaskan, “Kami berkomitmen agar minggu depan paket-paket ini sudah mulai berjalan.”
Agar distribusi pekerjaan merata dan menghindari tumpang tindih, Dinas PUPR akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada penerima paket ganda yang dapat memicu kecemburuan atau konflik di tengah masyarakat.
Dengan strategi ini, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berharap program pengadaan langsung dapat berjalan efektif, mendukung pemerataan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
