Jakarta, Beritakasuari.com – Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, secara resmi melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kemendagri, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Pelantikan ini menandai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua, terutama dalam menghadapi tantangan besar pasca pemekaran wilayah menjadi beberapa Daerah Otonom Baru (DOB).
“Meskipun pelantikan ini berlangsung sederhana, namun maknanya sangat besar bagi Provinsi Papua. Ini adalah titik penting dalam kesinambungan kepemimpinan daerah,” ujar Mendagri Tito.
Mendagri memberikan apresiasi atas kepemimpinan Ramses Limbong, Pj. Gubernur sebelumnya, yang dianggap berhasil menjaga stabilitas selama masa transisi DOB. Namun, tantangan ke depan dinilai semakin kompleks, termasuk penyesuaian fiskal akibat terbagi-baginya alokasi anggaran ke DOB seperti Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
“Sekitar 30–35 persen APBD Papua terserap hanya untuk belanja pegawai karena SDM belum tersebar merata, sementara fiskal sudah terpecah ke DOB,” jelasnya.
Tito mendorong pendekatan strategis melalui pemberian insentif dan promosi agar aparatur sipil bersedia ditugaskan ke wilayah DOB. Ia juga menekankan urgensi peningkatan layanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk perbaikan RS Dok II Jayapura.
Mendagri mendorong keterlibatan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah DOB.
“Jika pembiayaan dari pusat terbatas, undang swasta untuk membangun rumah sakit atau universitas. Banyak yang berminat, tinggal regulasi dan komitmen,” tandasnya.
Selain itu, pembangunan kantor-kantor pemerintahan DOB ditargetkan rampung paling lambat 2028, dan telah dimulai di sejumlah wilayah termasuk Papua Barat Daya.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat Daya, Pak Elisa Kambu. Proses pembangunan sudah mulai karena lahan sudah clear,” kata Tito.
Menutup sambutannya, Mendagri memastikan telah mengajukan kepada Kementerian Keuangan agar pembiayaan infrastruktur juga mencakup kantor Forkopimda, bukan hanya kantor gubernur dan bupati.
Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto, para kepala daerah, serta jajaran Forkopimda Papua dan Papua Barat Daya.
