Manokwari, Beritakasuari.com – Hingga pertengahan Mei 2025, Pemerintah Provinsi Papua Barat belum merealisasikan belanja barang dan jasa. Penundaan ini merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) dan saat ini masih dalam tahap penyesuaian fiskal oleh daerah.
Sekretaris Daerah Papua Barat sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemprov, Ali Baham Temongmere, menjelaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sedang menyusun kembali Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan memperhatikan prinsip efisiensi sebagai pedoman utama.
“Prosesnya masih berjalan. Masing-masing OPD kini menyesuaikan kembali rencana kegiatan mereka agar sejalan dengan efisiensi anggaran yang diarahkan pemerintah pusat,” terang Ali Baham, Senin (19/5/2025).
Sejumlah kegiatan terdampak cukup besar, seperti perjalanan dinas yang dipotong hingga 50 persen. Bahkan, untuk proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU), pengurangan anggaran mencapai 100 persen. Hal ini memunculkan kebutuhan regulasi baru guna tetap mengakomodasi kontraktor Orang Asli Papua (OAP).
“Perlu kebijakan tambahan agar pengusaha lokal, terutama OAP, tetap bisa diberdayakan. Kita sudah membagi tanggung jawab antara provinsi dan kabupaten, sehingga masing-masing level dapat memfasilitasi sesuai kapasitas fiskal,” jelasnya.
Meskipun berada dalam fase efisiensi, Gubernur Papua Barat tetap menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal, sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan berbasis keadilan dan kemandirian ekonomi daerah.
