Jakarta, Beritakasuari.com – Presiden Prabowo Subianto menekankan keberhasilan besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor produksi beras dan jagung. Pencapaian ini dinilai sebagai tonggak penting di tengah ketidakpastian global akibat perubahan iklim dan krisis pangan.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan pada Senin (5/5/2025), Presiden menyampaikan bahwa laporan produksi pangan nasional menunjukkan angka menggembirakan. Salah satunya adalah Sumatra Selatan, yang diprediksi mampu memproduksi 4 juta ton beras, meningkat 25 persen dari rata-rata tahun sebelumnya.
“Peningkatan ini nyata dan tidak bisa dimanipulasi. Ini bukti bahwa kita berada di jalur yang benar dalam memperkuat sektor pertanian,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa cadangan beras nasional yang dikelola pemerintah saat ini berada dalam posisi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hal ini menjadi indikator bahwa strategi pemerintah dalam menghadapi krisis pangan, termasuk tantangan El Nino dan La Nina, telah berjalan dengan baik.
“Ini bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras, perencanaan yang matang, dan koordinasi yang solid dari semua pihak,” tegasnya.
Presiden pun memberikan apresiasi kepada tim pangan nasional, khususnya Kementerian Pertanian, yang disebutnya telah bekerja secara fokus dan responsif dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan menghadapi musim kering, menurut Presiden, adalah optimalisasi sumber daya air nasional. Ia menyebut sejumlah sungai besar seperti Kali Brantas, Bengawan Solo, Citarum, dan sungai-sungai besar di Kalimantan dan Sumatra sebagai potensi yang dimaksimalkan melalui program pengadaan pompa air skala besar.
“Waktu itu kita putuskan untuk adakan 80 ribu pompa air. Ini investasi penting yang harus dilakukan sebelum musim kemarau,” jelasnya.
Presiden menutup arahannya dengan menekankan bahwa penguatan ketahanan pangan akan terus menjadi prioritas nasional, dengan dukungan teknologi, sinergi lintas kementerian, dan pemanfaatan infrastruktur pertanian secara maksimal.
