Merauke, Beritakasuari.com – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Merauke pada Jumat malam (4/4/2025) kembali memicu banjir di sejumlah wilayah Kota Merauke. Sejumlah ruas jalan dan kawasan pemukiman tergenang air setinggi lutut orang dewasa, memaksa warga bersiaga dan mengamankan barang-barang berharga mereka.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Sabtu (5/4), genangan air melanda wilayah seperti Jalan Pendidikan, Ahmad Yani, Gak, Ermasu, Blorep, Perumahan Arwana di Lampu Satu, serta sebagian Seringgu. Banjir juga merambah kawasan usaha dan kompleks pemukiman, membuat warga khawatir akan kerusakan rumah dan aset pribadi.
Muhammad Abdul, salah satu warga Merauke, menyebut bahwa persoalan banjir sudah menjadi fenomena tahunan. Ia menekankan bahwa langkah pemerintah seharusnya tidak berhenti pada kunjungan ke lokasi terdampak, melainkan melalui solusi sistemik terkait penataan kota dan sistem drainase.
“Selama penataan kota tidak dibenahi dan sistem saluran air tidak diperhatikan, banjir akan terus berulang. Masyarakat butuh solusi, bukan hanya kunjungan simbolis,” ujar Abdul.
Hal senada disampaikan Elisabeth Kartini, warga Jalan Timor, yang menyatakan bahwa keluarganya tidak tidur semalaman akibat hujan deras yang berpotensi menyebabkan rumah mereka tergenang. Beberapa warga bahkan telah memindahkan perabotan ke tempat aman sejak malam.
Menyikapi situasi ini, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menggelar rapat koordinasi pada Sabtu siang (5/4) bersama pimpinan DPR Provinsi Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua Selatan, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan pihak terkait lainnya untuk menyusun langkah penanganan jangka pendek dan panjang.
Apolo menegaskan bahwa banjir di Merauke merupakan bencana, meski berskala kecil, namun tetap berdampak terhadap kerugian masyarakat. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi vertikal diminta bersinergi untuk menyusun strategi komprehensif.
Ia merinci tiga pendekatan utama dalam penanganan banjir:
- Metode struktural, dengan melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap saluran air utama, sekunder, dan tersier, serta pembagian kewenangan pengelolaannya antara BWS, Pemprov, dan Pemkab.
- Metode non-struktural, seperti penanganan sampah, pengendalian pembukaan lahan, serta edukasi lingkungan.
- Penegakan hukum, melalui penyusunan Perda tentang sistem drainase, tata ruang, dan pengelolaan sampah.
“Kita tidak bisa menyelesaikan ini dalam sekejap, tetapi langkah konkret dan terukur harus dimulai dari sekarang,” tegas Apolo.
